Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah

Menindaklanjuti :
  • Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
bahwa, penyajian / penyampaian / publikasi informasi data mutakhir terkait transparansi pengelolaan keuangan daerah meliputi :

  1. Ringkasan RKA - SKPD (100)
  2. Ringkasan RKA - PPKD (10)
  3. Raperda APBD (14)
  4. Raperda Perubahan APBD (11)
  5. Perda APBD (20)
  6. Perda Perubahan APBD (13)
  7. Ringkasan DPA - SKPD (112)
  8. Ringkasan DPA - PPKD (19)
  9. Lap. Realisasi Anggaran - SKPD (139)
  10. Lap. Realisasi Anggaran - PPKD (8)
  11. Lap. Keuangan Pemerintah Daerah Telah Diaudit (12)
  12. Opini Atas Lap. Keuangan Pemerintah Daerah (15)
  13. Daftar Aset (5)
  14. Catatan Atas Laporan Keuangan (7)
  15. Penerima Bansos dan Hibah (9)
  16. Daftar SPM (30)
  17. SPJ Penerimaan (2)
  18. SPJ Pengeluaran (0)
  19. Ringkasan Dokumen RKPD (16)
  20. Kebijakan Umum Anggaran (11)
  21. Ringkasan Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran (12)
  22. Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (9)
  23. Realisasi Pendapatan Daerah (9)
  24. Realisasi Belanja Daerah (8)
  25. Realisasi Pembiayaan Daerah (6)
  26. Ringkasan Dokumen Rancangan Perubahan APBD (4)
  27. Peraturan tentang Penjabaran Perubahan APBD (12)
  28. Ringkasan RKA Perubahan APBD (6)
  29. Rencana Umum Pengadaan (7)
  30. SK tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (11)
  31. Peraturan tentang Kebijakan Akuntansi (1)
  32. Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah (8)
  33. Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Pemerintah (46)
  34. Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (7)
  35. Laporan Arus Kas (15)
  36. Neraca (17)
  37. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) (5)
  38. Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) (213)
  39. Daftar Keselarasan Target Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Daerah (1)
  40. Daftar Tindak Lanjut Dukungan Pemerintah Daerah atas Kebijakan Prioritas Nasional (1)
  41. Laporan Alokasi Belanja Wajib yang didanai dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah (1)